---

Sejarah desentralisasi menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi bukan berasal dari isu teknis kesehatan. Desentralisasi merupakan konsep dalam tata pemerintahan dan hubungannya dengan masyarakat. Oleh karena itu dasar konsepsual modul ini adalah Good Governance dengan suatu tatanan di masyarakat madani yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

Dalam konteks Good Governance , dimanakah peran pemerintah dalam sektor kesehatan? Kovner [1] (1995) menyatakan bahwa peran pemerintah ada tiga, yaitu (1) regulator , (2) pemberi dana; dan (3) pelaksana kegiatan. Peran sebagai pemberi dana jelas dapat diartikan. Sementara itu, peran sebagai regulator dan peran sebagai pelaksana sering menjadi perdebatan. Di dalam sektor kesehatan Indonesia ada berbagai lembaga pemerintah yang beroperasi. Peran sebagai pelaksana dilakukan misalnya oleh rumah sakit pemerintah pusat atau daerah, pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan, Bapelkes, sampai ke pemberi pelayanan promotif dan preventif. Peran sebagai pemberi sumber pembiayaan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Peran sebagai regulator pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh Departemen Kesehatan di pemerintah pusat untuk sistem kesehatan di Indonesia ataupun dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam konteks Good Governance, modul ini menggunakan konsep berpikir bahwa kebijakan desentralisasi dengan berbagai perubahan hukum mempengaruhi peran pemerintah sebelum mengenai masyarakat dan pelaku usaha. Secara diagram kerangka berpikir secara luas dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa kegagalan pemerintah untuk menterjemahkan kebijakan desentralisasi menjadi perubahan-perubahan penting dalam fungsi pemerintah dapat memperlemah usaha peningkatan status kesehatan masyarakat.
Sebagai contoh, kegagalan peran pemerintah dalam mengembangkan surveillance penyakit di era desentralisasi dapat menyebabkan menurunnya status kesehatan masyarakat.
Dengan mengacu pada konsep tersebut ada berbagai Blok dalam modul ini:

Blok 1. Pemahaman konsep desentralisasi dan kebijakannya
Blok 2. Hubungan antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten kota
Blok 3. Hubungan Lintas Sektoral, Swasta dan Partisipasi Masyarakat
Blok 4. Reformasi Sektor Kesehatan di Indonesia ( Kasus-kasus di 7 propinsi DHS1)
Blok 5. Perencanaan berbasis Skenario untuk Reformasi Kesehatan di Indonesia

1. Peserta membentuk kelompok kecil yang beranggotakan sekitar 5 orang. Mengapa 5? Hal ini dilakukan agar para peserta dapat lebih mudah berkumpul, misal di bangku-bangku tunggu, kantin, ataupun di rumput untuk membahas kasus. Pembahasan kasus dilakukan di luar dan di dalam kelas.

2. Para peserta dalam kelompok kecil melakukan:

   • Melakukan identifikasi konsep-konsep yang ada di balik kasus yang dibaca. Konsep-konsep tersebut diambil dari berbagai bacaan yang terdapat dalam modul (Modul Bacaan) dan bacaan lain di luar, serta sumber-sumber referensi di Internet.
   • Hasil diskusi berupa makna konsep yang diidentifikasi dan referensi ditulis untuk didiskusikan bersama.

• Blok I s.d III menggunakan pendekatan proses pelatihan "Problem Based Learning (PBL)"

• Blok IV dan V tidak menggunakan pendekatan proses pelatihan "Problem Based Learning (PBL)

1. Tujuan Pembelajaran

2. Peta Kasus-kasus

3. Identifikasi konsep-konsep penting di balik kasus-kasus yang dipelajari

4. Pemuka konsep-konsep

5. Pembahasan kasus berdasarkan konsep-konsep yang dikuasa

1. Tujuan Pembelajaran

2. Pendekatan Skenario dalam Perencanaan

3. Perencanaan Skenario Health Sector Reform Berdasarkan Lingkungan Ekonomi

4. Gambaran Skenario secara Garis Besar di Berbagai Daerah

5. Catatan Akhir

[1] Kovner A.R.(1995). Health Care Delivery in the United States . Springer Publishing.

---