payday loans
   
Struktur Eselon 1 Depkes PDF Print E-mail
Written by admin   

Struktur Eselon 1 Depkes

1. Tue Dec 15, 2009 4:11 pm purnawan junadi <pije01@xxx>

akhirnya struktur eselon 1 adalah: sekjen, itjen, ditjen:  bina upaya kesehatan, ditjen bina gizi masyarakar dan kes ibu dan anak, ditjen pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, ditjen bina  kefarmasian dan alat kesehatan, badan PPSDM kesehatan, badan Penelitian dan Pengembangan  Kesehatan. saya pribadi berpendapat kurang reformis, tapi ya itu tarik ulur banyak pihak kelihatannya.
nah pertempuran kedepan: bagaimana agar depkes fokus ke steering bukan rowing. supaya benar2 membina, tidak melaksanakan. salah satu usul (diusulkan pak laksono dan saya) adalah memindahkan RS vertikal langsung ke menteri, tidak dibawah bina upaya kesehatan
anda ada usul lain?
saya mengusulkan urusan  jamkesnas dilakukan badan otonom, mendukung usulan pak hasbullah. mungkin p hasbullah ada usulan, peran depkes konsentrasi dimana dalam jamkesnas ini.

2. Tue Dec 15, 2009 6:18 pm sarmedi.purba@xxx

Pak Purnawan dan Pak Hasbullah,
Mohon pencerahan apakah struktur Depkes yang baru ini sudah cukup ramping atau berpotensi ramping?
Nampaknya ditjen Yanmed dihapus, jadi RS masuk ke mana ya? Dan Jamkesmas siapa yang urus? Atau diserahkan ke daerah atau kembali ke PT Askes?
Apakah ada pemikiran desentralisasi kesehatan dalam arti yang luas dan konsekuen pada struktur ini?
Kemudian mungkin perlu prediksi, apa yang akan berubah dan harus diantisipasi, terutama di RS pemerintah dan swasta di daerah?
Pertanyaan terakhir, apakah masih ada tumpang tindih kewenangan antara ditjen bina kefarmasian dengan Badan POM. Seperti diketahui, Ditjen POM Depkes pernah dihapus sesudah terbentuknya Badan POM yang langsung dibawah presiden dan tidak dibawah naungan Depkes.
Sarmedi

3. Tue Dec 15, 2009 6:19 pm "Hasbullah Thabrany" <hasbullah.thabrany@xxx>

Ya, siap usulan Jamkesmas pak Pur. Besok saya sampaikan dlm rapat road map Depkes
Hasbullah Thabrany

4. Wed Dec 16, 2009 11:31 am Laksono Trisnantoro <trisnantoro@xxx>

Dear para anggota miling-list
Mohon maaf lama tidak menanggapi karena baru di Belgia, menguji staf IKM FK UGM yang sedang S3 di sini.  Ada beberapa komentar saya:

Pak Purnawan menulis:
Akhirnya struktur eselon 1 adalah: sekjen, itjen, ditjen:  bina upaya kesehatan, ditjen bina gizi masyarakar dan kes ibu dan anak, ditjen pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, ditjen bina kefarmasian dan alat kesehatan, badan PPSDM kesehatan, badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. saya pribadi berpendapat kurang reformis, tapi ya itu tarik ulur banyak pihak kelihatannya.

Pendapat saya:
Saya juga sependapat dengan Pak Pur bahwa susunan ini masih kurang reformis. Ada kemungkinan DitJen2nya akan kembali rowing dan sentralisasi kembali. Apalagi jika nanti nama-nama Direktoratnya ke masalah-masalah kesehatan atau penyakit. Kita kembali ke masa lalu lagi. DI daerah yang mengelola Ibu dan Anak, orangnya sama. Di pusat terpisah. Di lapangan ada ibu hamil, kurang gizi, kena malaria, tapi di pusat terpisah-pisah penangannya. Usulan saya dulu ada harapannya satu DitJen khusus untuk urusan pemerintah daerah, luar-negeri, dan standar-standar nasional. Tapi ini kenyataan hidup. Ketika rapat di DepKes dinyatakan bahwa Presiden sudah akan menanda-tanganinya. Oleh karena itu kita perlu untuk memberi masukan ke nama dan tupoksi direktorat-direktoratnya.  Ini yang yang sebut sebagai Inovasi dalam Kerangkeng Besi he3x....
Mohon kita teruskan diskusi ini, yang pak Pur menulis sebagai pertempuran....He3x...kalau saya menyebutnya sebagia bagian dari perdebatan sebelum kebijakan ditetapkan oleh pemerintah. Kebetulan Pak Pur dan saya masuk ke tim Good Governance dan manajemen DepKes. Memang bisa saja masukan dari pakar ditolak atau tidak terpakai. Tapi kita tidak boleh sakit hati...Pekerjaan kita kemudian memonitor terus keputusan yang akan diambil dan terus memberikan masukan. Sampai bosan.....he3x.

Pak Purnawan menulis:
nah pertempuran kedepan: bagaimana agar depkes fokus ke steering bukan rowing. supaya benar2 membina, tidak melaksanakan. salah satu usul (diusulkan pak laksono dan saya) adalah memindahkan RS vertikal langsung ke menteri, tidak dibawah bina upaya kesehatan
anda ada usul lain?

Pendapat saya (termasuk tanggapan untuk pak Sarmedi):
Ya,  salah satu bukti DepKes memperkuat steering adalah memisahkan urusan pembinaan RS di Ditjen Yan Med dengan fungsi operasi 35an RS Vertikal. Sebaiknya RS-RS vertikal dikumpulkan dalam sebuah Pusat. Misal Pusat Pelayanan Kesehatan Tertier. Sifatnya lebih rowing. Dengan demikian Urusan Pembinaan utk RS pemerintah dan swasta akan semakin fokus dilakukan oleh Ditjen. RS Swasta dan daerah menjadi lebih terurus, dan harapannya lebijakan-kebijakan nasional semakin tepat.
Prinsip ini sebaiknya juga hal ini berlaku untuk Poltekes. Sebaiknya fungsi Poltekes yang operasional dipisahkan dari unit di Badan PPSDM yang lebih berfungsi sebagai pengawas.
Pak Purnawan menulis:
saya mengusulkan urusan  jamkesnas dilakukan badan otonom, mendukung usulan pak hasbullah. mungkin p hasbullah ada usulan, peran depkes konsentrasi dimana dalam jamkesnas ini.

Pendapat saya.
Kalau bisa malah berada langsung di bawah Presiden. Jangan di bawah DepKes. Menjadi seperti Unit Negara yang mengurusi pembiayaan kesehatan. Dengan demikian dapat bekerja lintas departemen dan juga ke pemda2 dan masyarakat.
Mengenai apalah lebih ramping? Saya belum bisa menjawab pak Sarmedi. Kita lihat prosesnya dulu.
Demikian pendapat saya. Yang menarik proses penyusunan kebijakan sekarang semakin dinamis dan terbuka. Kita bisa melihat bagaimana proses yang terjadi di DepKes saat ini. Saya sudah minta ijin lisan ke bu Menkes mengenai masukan2 dari miling list ini. Juga pak Pur dalam forum nasional meminta Bu Menkes menggunakan internet untuk penyebaran kebijakan dan proses penyusunan. Yang penting kita terus sabar, jangan bosan2 memberi masukan..
Salam.
Laksono

5. Wed Dec 16, 2009 6:10 pm "Hasbullah Thabrany" <hasbullah.thabrany@xxx>

Sabar dule deh. Barusan saya dan pak Pur menghadiri Rakorpim Roadmap Depkes. Menurut saya, meskipun bu Menkes ingin fokus steering dan ramping, jabaran "road map" belum cukup konsisten kesana. Masih perlu beberapa skenario change mgt jika mau ramping. Belum dibahas kesiapan dan skenario transformasi smooth jika Depkes berani ramping dan fokus steering.
Jadi, lontarkan dulu deh berbagai skenarionya
Salam
Hasbullah Thabrany

6. Thu Dec 17, 2009 9:55 am "eddy" <edhiesr@xxx>

Saya usul agar seluruh Rumah Sakit yang sekarang ini di bawah kendali Depkes, dijadikan satu dibawah sebuah BUMN holding company yang bergerak di bidang pelayanan medis. Pengelolaannya tentu saja bisa lebih professional dan harus mampu bersaing dengan RS swasta. Dengan pemisahan ini, Ditjen Bina Upaya Kes hanya fokus sebagai regulator/stewardship saja.
Mengapa kita tidak berani mengurangi jumlah Ditjen menjadi tiga saja misalnya Ditjen UK Perorangan (termasuk jamkesnas), Ditjen UK Publik (P2M, Linkungan, promosi, gizi, Kes Ibu-Anak dll), dan Ditjen Bina Farmasi dan Alat Kes.
Salam hormat

7. Thu Dec 17, 2009 10:45 am Brahm Marjadi <b.marjadi@xxx>

Mula-mula mohon maaf kalau email saya ini menunjukkan betapa saya kurang paham tentang struktur Depkes. Selama ini saya lihat ada yang "terlewatkan" yaitu Puskesmas Rawat Inap. Setahu saya  Puskesmas ada di bawah Binkesmas, tapi fungsi rawat inapnya menjadikannya de facto sebagai RS yang di bawah Yanmed. Contohnya, program pencegahan dan pengendalian healthcare-associated infections (PP-HAI) selama ini dikembangkan untuk RS, sedangkan masalah HAI yang dihadapi Puskesmas Rawat Inap belum tersentuh, padahal masalahnya banyak yang mirip. Singkatnya, "fungsi RS" di Puskesmas (yaitu dengan adanya fungsi rawat inap di sebagian Puskesmas) terkesan "lepas" baik di Binkesmas maupun Yanmed. Mohon pencerahan, apakah memang demikian situasinya, ataukah saya yang salah tangkap? Lalu bagaimana dengan rancangan struktur yang baru sekarang ini, di manakah letak pembinaan fungsi RS dari Puskesmas Rawat Inap ini akan diletakkan?
Banyak terima kasih sebelumnya.
Brahm

8. Thu Dec 17, 2009 11:22 am purnawan junadi <pije01@xxx>

kemarin saya diskusi dengan kepala badan PPSDM mereka sudah setuju bahwa  poltekes itu dimerdekakan, jadi depkes tidak produksi tenaga lagi bisa fokus pada urusan yang lain, sesuai ide steering.

9. Thu Dec 17, 2009 11:33 am Laksono Trisnantoro <trisnantoro@xxx>

Pak Pur dan teman2 yth.
Berarti Poltekes keluar atau tetap berada di DepKes?
Usulan saya sbb:

  • Poltekes sebaiknya tetap di Depkes sebagai Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nasional. Status pendidikannya adalah sampai S1, S2, dan kalau mampu S3. Dengan demikian Poltekes berubah menjadi STIKES atau Institut Tenaga Kesehatan. Seperti UIN yang berada di bawah DepAg dan mengikuti Sisdiknas.
  • Badan PPSDM memperkuat fungsi sebagai konsultan dan fasilitator untuk pendidikan tenaga kesehatan. Hal ini perlu karena di DIkti belum kuat, dan kelihatanya akan kesulitan menjaankannya.
  • Diharapkan Poltkes dapat lebih otonom dibanding sekarang, termasuk keuangannya.

Mohon komentar. termasuk teman2 dari Poltekes.
Salam
Laksono

10. Thu Dec 17, 2009 12:38 pm "Billy" <billy@xxx>

halo Pak Eddy
Usulnya bagus Pak, dibuat BUMN perum saja, misalnya Perum Pelayanan Kesehatan Nasional, ya jadi mirip Perumnas lah. Semua RS di bawah depkes jadi anak perusahaan BUMN tersebut. Memang baiknya depkes hanya mengurusi kebijakan & regulator.
Dirjen mau dibuat jadi berapa, ada baiknya sewa konsultan manajemen organisasi biar optimal, berikut 'roadmap' pengurangan jumlah pejabat & PNS. Kalau dipangkas begitu saja secara cepat, biasanya timbul gejolak besar yang membuat kerja organisasi jadi tersendat.
Untuk pembinaan farmasi & alat kesehatan kenapa nggak diserahkan penuh ke BPOM saja? Menurut saya lebih tepat. Kalau soal nama nanti bisa diganti, bukan Cuma 'pengawas' tapi 'administrasi' seperti FDA. Ada baiknya semua departemen pemerintah nggak jadi pengumpul uang dari masyarakat seperti pungutan, iuran, pengutipan biaya-biaya, dst.
rgds Billy

11. Thu Dec 17, 2009 12:49 pm "Billy" <billy@xxx>

halo Prof.Laksono
Pada dasarnya menurut saya tepat kalau poltekkes dijadikan pusat pendidikan tenaga kesehatan nasional (PPTKN) yang bisa selenggarakan pendidikan sampai S3 & termasuk di dalamnya FK/FKG negeri sampai PPDS/PPDGS-nya, tapi harus dibuat BHMN.
Subsidi pendidikan bidang kesehatan seharusnya lebih terarah & sesuai kebutuhan pemerintah, jadi ada baiknya kalau PPTKN dibuat punya jalur kedinasan, maksudnya bagi yang ingin murah silakan ikut jalur kedinasan dengan menerima subsidi, kalau nggak mau ya bayar penuh tanpa subsidi. Sekarang subsidi pendidikan tenaga kesehatan seperti nggak jelas karena lulusannya bebas, termasuk ke luar negeri.
Selain itu, efisiensi organisasi juga harus diperbaiki, sekarang biaya pendidikan di kampus swasta & negeri cuma beda sedikit, tapi swasta hampir tanpa subsidi langsung, sementara kampus negeri dapat cukup banyak subsidi. Berarti kampus negeri kurang efisien. Jika sudah dibuat jalur pendidikan kedinasan, nggak ada cerita lagi 'orang miskin' nggak bisa kuliah jadi dokter/dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, dst. Pemerintah pun bisa dapat tenaga kesehatan yang bisa ditempatkan di manapun sesuai kebutuhan karena sudah terikat kedinasan. Mohon koreksinya, trims.
rgds Billy

12. Thu Dec 17, 2009 9:29 pm Hendri Yanto <hendriyanto38@xxx>

salam pak. saya memandang puskesmas era desentralisasi saat ini memang sudah punya peran ganda yang " terpaksakan ".terutama di daerah.kita tahu wilayah kerja puskesmas( sebagaian besar di indonesia/daerah) di kecamatan. konsep dasarnya puskesmas bertanggung jawab terhadap publik health di wil tsb, tapi selanjutnya berkembang puskesmas menjadi semacam rumah sakit tk.kecamatan apalagi ada rawat inap.ditambah lagi sebagian besar program dinkes kab/kota diterjunkan di puskesmas yang melibatkan sebagain besar petugas puskesmas.    jadi saya usul di tingkat kecamatan itu harus ada pemisahan tugas public helath dengan helath delivery care. yah kalau perlu seperti KCD ( kantor cabang dinas kalau istilah DIKNAS )nya Dinkes lah.jadi fungsi kontrolnya nya juga jelas Yanmed nya dinkes yang mana dan  tugas bidang yang lain mana.
hendriyanto,S.IP, Mkes (Kab.Tj.Timur, Jambi ) alumni KMPK UGM 2008

13. Thu Dec 17, 2009 10:37 pm flubis@xxx

Pak Laksono dan teman2 yth.,
Saya ingin memberi masukan yang semoga bisa lebih memberi pemahaman kepada kita mengenai pendidikan tinggi.
Politeknik adalah yang disebut sebagai pendidikan tinggi kejuruan, vocational highschool atau bahasa Jermannya Hochfachschule. Jadi bukan pendidikan akademis, tetapi menekankan pendidikan keterampilan (skill), tidak memberikan gelar. Jadi bukan untuk S1, S2 apalagi S3. Tetapi diberikan D1, D2, D3 dan D4. Lebih mempersiapkan tenaga terampil siap pakai. Begitu yang disebut di UU Sisdiknas.
Dulu, ketika tenaga terdidik masih jarang sekali, banyak kementerian membentuk sekolah/pendidikan kedinasan termasuk Depkes untuk mengisi tenaga yang mereka perlukan. Saya kira sekarang ini dengan sudah banyaknya tempat pendidikan diluar Depkes, sebaiknya Depkes secara bertahap tidak usah lagi menyelenggarakan pendidikan. Tetapi lebih beralih sebagai regulator dan steering terhadap tempat-tempat pendidikan tenaga kesehatan yang sekarang ini tumbuh bak jamur di musim hujan dan kualitasnya sangat perlu dipertanyakan (diluar universitas karena universitas dibawah Depdiknas). Depkes harus membuat persyaratan, mengawasi dan akreditasi. Menjadi wasit yang baik, sehingga sebaiknya jangan menjadi pemain, karena bisa coi (conflict of interest).
Sekarang ini masalah krusial adalah HRD tenaga kesehatan yang tidak jelas berapa jumlah yang dibutuhkan, jenis dan kualifikasinya apa saja serta penjaminan mutunya. Termasuk pendidikan dokter dan spesialis. Harus ada perencanaan tenaga kesehatan yang jelas.
Salam, Firman

14. Fri Dec 18, 2009 10:17 am denditan@xxx

Saya pikir ga masalah puskesmas menjadi rs kecil,asal fungsi sbg community health center tdk hilang.trendnya memang begitu,rs komunitas.jadi wilayah tertentu ada rs kecil.kasus yg ditangani sederhana saja...

15. Fri Dec 18, 2009 12:52 pm "Hasbullah Thabrany" <hasbullah.thabrany@xxx>

RS milik pemerintah sdh diputuskan dlm UU RS menjadi BLU.
Hasbullah Thabrany

 

Comments  

 
# Struktur Eselon 1 DepkesRobbin 2014-03-18 21:54
Spot on with this write-up, I actually believe this web site needs much more attention.
I'll probably be back again to read more, thanks for the advice!


Here is my web page - payday loan lenders uk (http://www.nvya.co.uk)
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment


RocketTheme Joomla Templates