payday loans
   
Pelayanan Kesehatan, Barang Publik atau Barang Swasta PDF Print E-mail
Written by admin   

Pelayanan Kesehatan, Barang Publik atau Barang Swasta?

Wed May 23, 2001 3:34 am, Lutfan Lazuardi <lutfan@xxx>

Rabu, 16 Mei 2001

Pelayanan Kesehatan, Barang Publik atau Barang Swasta?
Kompas/Atika Walujani

TAHUN 1998, ketika krisis moneter mencapai puncaknya, media massa memberitakan sejumlah penderita gagal ginjal memutuskan berhenti cuci darah (hemodialisa) 0 meski berarti ajal segera menjemput. Pasalnya, biaya hemodialisa di rumah sakit swasta melonjak dari Rp 250.000 menjadi Rp 750.000 - Rp 1.100.000. Di rumah sakit pemerintah biayanya juga tak kurang dari Rp 500.000.
Padahal, cuci darah harus dilakukan dua kali sampai empat kali dalam sebulan. Kini di era desentralisasi, ada kemungkinan bukan hanya penderita gagal ginjal yang tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan, tetapi juga orang-orang miskin yang jatuh sakit.
Pendelegasian kewenangan dan keuangan kepada pemerintah daerah yang berimplikasi pada anggaran sektor kesehatan, juga rencana pemerintah cq Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Depkes dan Kesos) untuk "menswastakan" rumah sakit milik pemerintah dengan mengubah menjadi perusahaan jawatan, menimbulkan kekhawatiran soal pelayanan kesehatan bagi orang miskin.
Masalahnya, sejauh ini belum jelas siapa yang akan membiayai pelayanan kesehatan orang miskin-pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Juga bagaimana mekanismenya-lewat asuransi, dinas kesehatan atau cara lain?
Selain itu, visi dan persepsi mengenai pelayanan kesehatan mana yang harus dilakukan atau dibiayai oleh pemerintah dan mana yang oleh swasta, apa yang digolongkan barang publik (public goods) dan apa barang swasta (private goods). Visi dan persepsi tentang itu juga belum sama di kalangan para pihak (stakeholder) yang terkait di sektor kesehatan.
***
BARANG publik, sebagaimana dikemukakan pengajar Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) dr Hasbullah Thabrany MPH DrPH pada semiloka "Public-Private Mix dalam Pelayanan Kesehatan", yang diselenggarakan Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM UI 2 Mei lalu, didefinisikan sebagai barang atau jasa yang pengadaan atau pendanaannya dilakukan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat, untuk kepentingan bersama dan dimiliki bersama. Sebaliknya, pengadaan atau pendanaan barang swasta dilakukan oleh perorangan atau kelompok kecil masyarakat, untuk kepentingan sendiri dan dimiliki perorangan atau kelompok kecil.
Pelayanan kesehatan yang bersifat preventif dan promotif umumnya dianggap barang publik, sedang kuratif dan rehabilitatif dimasukkan barang swasta. Akan tetapi, pembagian ini masih diperdebatkan.
Upaya kuratif pengobatan penyakit menular dianggap mempunyai eksternalitas tinggi. Oleh karena itu, banyak ahli berpendapat harus dimasukkan sebagai barang publik. Demikian juga pengobatan penyakit berat, seperti gagal ginjal atau kanker. Hasbullah menyatakan, pembiayaan pelayanan kesehatan di semua negara maju dilakukan sektor publik-pemerintah mau pun kelompok besar masyarakat-paling tidak untuk sebagian penduduk. Pelayanan kesehatan hanya sedikit yang dilepaskan ke swasta.
"Pelayanan kesehatan mempunyai tiga ciri utama, yaitu uncertainty (ketidakpastian), asymmetry of information (ketidakseimbangan informasi), dan externality (pengaruh terhadap masyarakat di sekeliling)," katanya.
Kebutuhan pelayanan kesehatan tidak bisa dipastikan, baik waktunya, tempatnya, jumlahnya, maupun biaya yang dibutuhkan. Mekanisme asuransi yang mentransfer dan menghimpun (pool) risiko perorangan/ kelompok kecil menjadi risiko kelompok besar, merupakan solusi paling tepat.
Karena posisi pasien lebih lemah dibanding penyedia pelayanan kesehatan (dokter dan sebagainya) yang lebih banyak mengetahui manfaat dan kualitas pelayanan, ada potensi terjadi moral hazard jika penyedia pelayanan kesehatan tidak mempunyai integritas kuat terhadap norma agama dan etika. Di banyak rumah sakit swasta Indonesia angka bedah Caesar mencapai 60 persen, jauh di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang 15 persen.
Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan ketat dari pemerintah dan atau organisasi profesi menjadi penting. Oleh karena itu, kode etik kedokteran dan hukum pelayanan kesehatan diatur ketat di banyak negara. Bahkan ada yang menjadikan pelanggaran etika sebagai pelanggaran hukum pidana.
Hasbullah mengkritik niat mengubah rumah sakit milik pemerintah menjadi perusahaan jawatan. Pasalnya, kemampuan pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan pelayanan kesehatan masih sangat terbatas, sehingga masyarakat makin rentan sebagai korban supply induced demand (pemanfaatan berlebihan tidak sesuai kebutuhan medis), serta moral hazard dari rumah sakit dan praktik dokter yang mencari laba.
"Mekanisme pasar tidak cocok untuk kesehatan, karena gagal mencapai tujuan pasar. Melepaskan pelayanan kesehatan, meski hanya kuratif sebagai barang swasta, bisa merugikan masyarakat," paparnya. Negara paling liberal seperti AS pun tidak melepas seluruh pelayanan kesehatan sebagai barang swasta. Rumah sakit umum milik pemerintah tetap dibangun di tiap county. Ada asuransi publik Medicare untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi orang tua dan penderita penyakit terminal serta Medicaid, bantuan pemerintah pusat dan negara bagian bagi orang miskin, sebagai bagian sistem jaminan sosial (social security).
***
SIKAP pemerintah, menurut Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Depkes dan Kesos Prof Dr dr Azrul Azwar MPH, di masa depan negara hanya menanggung biaya pelayanan kesehatan masyarakat serta biaya pelayanan medis untuk orang miskin.
Subsidi rumah sakit untuk obat, alat kesehatan, dan operasional akan dicabut. Rumah sakit hanya mendapat subsidi untuk kegiatan yang bersifat barang publik, misalnya program talasemia.
"Nantinya puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) hanya melakukan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayan-an medis akan dilakukan dokter keluarga dan dibiayai masyarakat sendiri lewat sistem asuransi kesehatan, dengan pembayaran pra-upaya (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat/JPKM). Bagi orang miskin preminya dibayar pemerintah," urai Azrul.
Dalam pertemuan dengan para bupati beberapa waktu lalu, ada kemauan politik dari para bupati untuk mengalokasikan 15 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor kesehatan. Masalahnya, sebagaimana diakui Azrul, saat ini keuangan pemerintah sangat minim. Dana Alokasi Umum (DAU) yang dibagikan ke pemerintah daerah hanya cukup untuk membayar gaji. Akibatnya, alokasi dana kesehatan bukan meningkat, tetapi justru turun drastis.
***
ADA baiknya kita belajar dari pengalaman RRC sebagaimana dilaporkan di NYTimes.com 14 Maret 2001. Sejak diberlakukannya desentralisasi, dihentikannya subsidi pusat untuk pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, serta dilepaskannya pelayanan kesehatan pada mekanisme pasar, hampir seluruh penduduk pedesaan dan daerah miskin tidak mampu lagi menjangkau pelayanan kesehatan.
Biaya kesehatan meningkat 400-500 persen selama kurun waktu tahun 1990-1997. Sebagai gambaran, pengobatan selesma menghabiskan dua bulan pendapatan, sementara biaya melahirkan di rumah sakit setara dengan uang yang diperoleh dari kerja keras selama dua tahun. Akibatnya, jumlah penderita tuberkulosis melonjak dan angka kematian bayi merangkak naik di wilayah miskin.
Seorang ahli ekonomi, Prof Zhu Ling menyatakan, perlunya subsidi untuk pelayanan kesehatan gratis langsung bagi orang miskin. Asuransi kesehatan tidak akan berkembang di daerah miskin, meski pemerintah memberi subsidi premi bagi orang miskin.
Perhitungan Hasbullah menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 1995 dan 1998, sebagaimana diungkapkan pada seminar "Kebutuhan Subsidi Pembiayaan Kesehatan antar-Daerah" 3 Mei lalu menunjukkan, semakin tinggi kondisi ekonomi daerah, semakin kecil angka kesakitan. Hal sebaliknya terjadi di daerah dengan ekonomi rendah. Artinya, daerah-daerah yang mempunyai kemampuan ekonomi di bawah rata-rata nasional akan terus mempunyai beban pelayanan kesehatan lebih tinggi.
Apakah daerah mampu membiayai? Mereka yang berobat ke fasilitas publik seperti puskesmas dan rumah sakit umum menjadi beban daerah. Jika pemerintah daerah (pemda) ingin menggali dana masyarakat, dapat dipastikan sulit untuk memobilisasi dana di daerah yang berpendapatan di bawah rata-rata nasional. Bentuk asuransi apa pun sulit berkembang jika masyarakatnya miskin.
"Pada saat daerah harus mandiri membiayai pelayanan kesehatan, akan terjadi inequity. Oleh karena itu, daerah miskin harus mendapat subsidi lebih besar untuk membiayai fungsi publik di bidang kesehatan. Pengalokasian dana pusat melalui DAU harus mencakup indikator kesehatan. Jika tidak, akan terjadi adverse effect di mana angka kesakitan pendu-duk daerah miskin terus meningkat. Penduduk makin tidak produktif dan menjadi makin miskin," paparnya.
Kajian finansial Healthy Mother, Healthy Baby (HMHB) Aus AID tahun 2000 di Kendari dan Buton (Sulawesi Tenggara/Sultra) yang dilakukan Pusat Penelitian Kesehatan UI, seperti diungkapkan Dr drg Mardiati Nadjib MSc dari FKM UI, menunjukkan, Sultra tidak memiliki cukup dana untuk sektor kesehatan. Pengeluaran kesehatan kabupaten 80-90 persen dananya dari pemerintah pusat. Hanya sebagian kecil pendapatan asli daerah (PAD) yang dialokasikan untuk sektor kesehatan.
Banyak penentu kebijakan di daerah belum memprioritaskan kesehatan, karena dianggap sektor konsumsi yang menyerap dana tanpa pengembalian signifikan kepada pemerintah. Padahal, dalam jangka panjang investasi sektor kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, agar diperoleh dana yang cukup, para perencana di daerah harus memiliki kapasitas memadai untuk mengidentifikasi kebutuhan dana, dalam mengatasi masalah kesehatan yang lokal spesifik serta melakukan advokasi ke pemda. Selain itu, perlu panduan dan bantuan teknis dari pemerintah pusat dalam memobilisasi sumber daya, mengingat dana dari pusat (DAU) diberikan dalam bentuk block grant.  Kepala Biro Perencanaan Depkes dan Kesos dr Setiawan Soeparan MPH menyatakan, pemerataan kebutuhan dana kegiatan yang bersifat barang publik dan biaya pelayanan kesehatan bagi orang miskin akan diberikan lewat dana sektor. Selain itu, akan diupayakan dana khusus kesehatan lewat Dana Alokasi Khusus (DAK).
Untuk mencegah terhambatnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi (FE) UI Ninasapti Triaswati SE PhD berpendapat, DAU perlu dikritisi. "Karena penggunaannya bersifat bebas tanpa arahan mengenai alokasi bagi pelayanan sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan," katanya.
Di Australia, Afrika Selatan, dan Italia, alokasi dana pusat ke daerah juga dalam bentuk blok. Namun, pemda harus mengalokasikan anggaran dalam jumlah tertentu untuk sektor terpenting. Untuk kesehatan ber-dasarkan biaya kesehatan per unit per kapita. "DAU perlu direvisi agar memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, perlu diperhitungkan satuan standar pelayanan minimum nasional, kemudian dikaitkan dengan dana yang tersedia di APBN, APBD provinsi maupun kabupaten," saran Ninasapti.
***
DIREKTUR Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK), Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) dr Laksono Trisnantoro PhD menyoroti kegagalan Pemerintah Indonesia dalam membangun sistem kesehatan. Antara lain, kegagalan dalam menetapkan pelayanan kesehatan yang bersifat barang publik dan barang swasta.
"Pemerintah menetapkan puskesmas sebagai barang publik bertarif murah. Akan tetapi, subsidi untuk operasional dan gaji pemberi pelayanan sangat kecil. Akibatnya, produktivitas tenaga kesehatan dan mutu pelayanan menjadi rendah. Hal sama terjadi pada dokter di rumah sakit, sehingga lebih banyak mencurahkan perhatian di rumah sakit swasta," ujar Laksono.
Kepala Direktorat Pelayanan Medik Dasar Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes dan Kesos dr Guntur Bambang Hamurwono SpM mempunyai pendapat berbeda soal buruknya pelayanan puskesmas.
Menurut Guntur, dokter umum di puskesmas terlalu disibukkan dengan urusan nonmedis. Pengobatan kebanyakan dilakukan perawat. Akibatnya, terjadi 60 persen kekeliruan diagnosis di puskesmas. Buruknya kinerja puskesmas mengakibatkan penyakit menular seperti malaria, TB, serta angka kematian bayi tetap tinggi. Hal ini pula yang menyebabkan kasus medik dasar menumpuk di rumah sakit.
"Perlu penataan kembali pelayanan medik dasar di puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan," katanya.
Untuk mengatasi kegagalan pemerintah dan pasar dalam sistem pelayanan kesehatan, menurut dr Ali Gufron Mukti MSc PhD dari PMPK FK UGM dan dr Stephanus Indradjaya MSc PhD (National Professional Officer WHO), pemerintah perlu mengurangi peran sebagai penyedia pelayanan kesehatan langsung. Selain itu, pemerintah harus lebih memusatkan perhatian sebagai regulator dan pengawas, untuk mengendalikan mutu pelayanan kesehatan, di samping menjadi pembeli pelayanan kesehatan bagi kelompok tidak mampu/orang miskin.
Hakikat desentralisasi, demikian Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM UI Prof dr Ascobat Gani MPH DrPH, tidak sekadar distribusi kewenangan dan keuangan, melainkan demokratisasi pembangunan, yaitu melibatkan masyarakat dalam pembangunan.
Ada banyak pilihan kemitraan pemerintah dan swasta. Beberapa isu kemitraan yang berkembang di Indonesia 10-15 tahun terakhir antara lain, kemitraan dalam perumusan kebijaksanaan dan perencanaan kesehatan. Sebagai contoh dalam menyusun rencana strategis kabupaten/kota dan provinsi NTT tahun 2000 dilibatkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), penyedia pelayanan kesehatan swasta, bahkan lembaga donor.
Bentuk kemitraan lain adalah menjaga akuntabilitas pembangunan kesehatan. Di sejumlah kota dan provinsi, kalangan LSM mendirikan forum bersama yang disebut Koalisi Sehat. Perannya antara lain, melakukan advokasi kepada pemda setempat agar memberikan komitmen lebih besar untuk sektor kesehatan, serta mengevaluasi kinerja pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah dan swasta.
Hal lain adalah kemitraan da-lam penyediaan pelayanan kesehatan, seperti contracting out kegiatan tertentu kepada swasta. Hal ini dilakukan Pemda Kabupaten Lembata, Flores, dengan memberikan anggaran untuk melaksanakan program pemerintah kepada rumah sakit swasta yang ada, sehingga pemda tidak perlu membangun rumah sakit.
Kegiatan lain yang bisa dikontrakkan adalah penyemprotan pengendalian vektor malaria, promosi kesehatan, imunisasi, penemuan kasus dan pengobatan TB serta penyakit lain.
Kemitraan juga bisa dilakukan dalam pembiayaan kesehatan. Pemerintah memberikan otonomi lebih besar kepada rumah sakit dan puskesmas untuk menangkap potensi pasar, dengan mengajak swasta. Hal ini sudah dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang yang bekerja sama dengan General Electric, membangun ruang rawat kelas VIP dengan kesepakatan bagi hasil dalam periode waktu tertentu. Apa pun sistem kesehatan yang diterapkan pemerintah, bagi masyarakat yang penting akses terhadap pelayanan kesehatan terjamin. Yaitu biaya pengobatan terjangkau, dan jika sakit bisa berobat tanpa menjadi bangkrut.
(Atika Walujani M)

 

Comments  

 
# Pelayanan Kesehatan, Barang Publik atau Barang SwastaPedro 2014-04-16 11:49
I'm now not sure the place you are getting your information, but good topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for excellent info I used to be on the lookout
for this info for my mission.

Have a look at my blog post :: Bumper Repair Bradford
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment


RocketTheme Joomla Templates