Lingkungan Sehat (Bebas Korupsi), Rakyat Sehat

Thu Nov 12, 2009 2:42 pm rachmad pua geno <ardi_pg@xxx>

Lingkungan Sehat(Bebas Korupsi), Rakyat Sehat

Judul diatas, merupakan pemaknaan dari tema peringatan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November. Tema sebenarnya adalah Lingkungan Sehat, Rakyat Sehat. Pemaknaan tersebut terasa menemukan momennya pada saat ini. Terlebih mencuatnya kasus yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan.
Merujuk pada pendekatan teori Hendrik L Blum (1974), bahwa status derajat kesehatan dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Faktor lingkungan sendiri tidak sebatas lingkungan fisik, namun meliputi lingkungan non fisik, termasuk didalamnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sistem peradilan hukum yang adil dan sehat, terbebas dari segala praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Good Governance
Derajat kesehatan tidak hanya ditentukan oleh sektor kesehatan saja. Justru dapat dicapai melalui kegiatan lintas sektoral seperti; (1) peningkatan pendidikan; (2) penyebaran informasi tentang kesehatan dan cara hidup sehat. (3) perbaikan sanitasi tempat tinggal, tempat kerja, sekolah, dan lingkungan secara umum; (4) penyediaan air bersih; (5) penyediaan makanan bergizi; (6) perbaikan sarana transportasi, penerangan dan komunikasi; (7) imunisasi dan pencegahan penyakit; (8) baru penyediaan sarana kuratif.
Kesemua kegiatan tersebut, membutuhkan pra syarat utama yaitu pengelolaan sistem yang baik dan berujung pada good governance. Good governance tidak terbatas pada bagaimana pemerintah menjalankan wewenangnya. Lebih daripada itu, adalah bagaimana upaya agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dengan baik (accountable). Karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik dipandang sebagai sebuah bangunan dengan 3 tiang, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. (Johan Budi SP, 2009).
Sejarah telah membuktikan, ketika situasi pengelolaan pemerintahan yang syarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dampaknya sangat masif, tidak hanya kerugian uang negara, tapi rakyat turut menjadi korban. Dana pendidikan yang mestinya digunakan untuk membangun sekolah dan melengkapi fasilitas penunjang pendidikan, ternyata dikorupsi sehingga dana yang semestinya untuk meningkatkan taraf pendidikan menjadi berkurang, dampaknya angka putus sekolah gara-gara tidak ada biaya masih tinggi. Pendek kata, korupsi merupakan salah satu penyebab kerusakan negara ini.
Catatan selama tahun 2009 ini, berbagai kejadian yang terkait erat dengan masalah kesehatan masyarakat masih sangat memprihatinkan. Situasi perekonomian yang belum stabil, angka kemiskinan meningkat, tingkat pengangguran tinggi sementara daya beli masyarakat masih rendah.
Sementara masalah kesehatan yang terjadi, merebaknya kembali beberapa penyakit kuno seperti Malaria, Kusta, TB Paru, Demam Berdarah hingga kaki gajah. Ditambah lagi dengan kasus flu HINI dan HIN5 hingga penyebaran HIV/AIDS yang semakin tak pandang bulu. Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB) masih tergolong tinggi di Asean. Dan semakin diperparah dengan berbagai kasus pencemaran lingkungan yang terjadi.
Deretan beberapa kejadian diatas, disaat situasi perekonomian yang belum stabil, sementara derajat kesehatan masyarakat juga masih terpuruk, membuat kepentingan kesehatan sulit untuk didahulukan.
Bila dengan situasi seperti ini, lingkungan (sistem tata kelola pemerintahan) yang belum terbebas dari praktek korupsi, bisa dipastikan situasi kesehatan masyarakat akan sampai pada titik nadir terendah. Namun sebaliknya, bila lingkungan sehat, dengan terciptanya good governance, maka status derajat kesehatan masyarakat kita akan membaik. Itulah salah satu esensi dari lingkungan sehat bebas korupsi, rakyat menjadi sehat.

Sistem Hukum yang Sehat
Selain lingkungan sehat berupa good governance, lingkungan sehat yang lain adalah sistem hukum yang sehat. Terbebas dari praktek makelar kasus yang dapat mempermainkan putusan hukum, terbebas dari praktek KKN.Â
Pilar penegakan hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman harus menjamin dirinya bersih dan sehat dari KKN. Agar putusan yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Rakyat yang terjamin rasa keadilannya, akan terhindar dari rasa prasangka buruk (sehat secara rohani & jiwa).Â

Momen Hari Kesehatan Nasional
Pada momen HKN ini, sudah sepatutnya Departemen Kesehatan yang menjadi leader sector di bidang kesehatan turut aktif menciptakan lingkungan yang sehat bebas korupsi. Depkes harus menyadari bahwa definisi sehat adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU Kesehatan).
Depkes jangan lagi memakai  “kacamata kuda” dalam mengambil langkah “kesehatan”. Contoh sederhana pemberian penghargaan bidang kesehatan yang selalu mendapat penghargaan adalah orang-orang atau institusi dari kalangan “kesehatan murni” misalkan dokter teladan, bidan teladan, perawat teladan, puskesmas teladan, RS teladan. Kalaupun dari luar, prosentasenya sangat sedikit.
Bila konsisten dengan konsep sehat, penghargaan itu perlu diperluas bagi elemen yang mampu memberikan sumbangsih dalam proses penyehatan penduduk. Bisa jadi, LSM seperti WALHI dan ICW yang dengan gigih mendorong terciptanya good governance dan sistem hukum yang sehat. Atau seniman sekelas Iwan Fals, Franky, Slank yang senantiasa memberikan pencerahan moral kepada kaum muda.
Dan sudah barang tentu, Depkes harus mengimplementasikan prinsip good governance melalui perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa (e-procurement), layanan pengaduan masyarakat, membuka partisipasi masyarakat dalam program kesehatan dengan membuka akses informasi seluas-luasnya serta mampu menyampaikan laporan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Akhirnya, harus dipahami sebuah pandangan universal bahwa Kesehatan adalah Sebuah Investasi, sebagai cerminan dari pentingnya SDM yang produktif. Munculnya Paradigma Sehat, mengartikan bahwa penanganan kesehatan penduduk dititikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa (shaping the health nations) dan bukan sekedar penyembuhan penyakit, namun termasuk pencegahan penyakit, perlindungan keselamatan, promosi kesehatan serta tidak kalah pentingnya senantiasa peduli terhadap masalah-masalah yang akan mengakibatkan derajat kesehatan menurun.
Hal itu menyadarkan kepada kita bahwa membina kesehatan bangsa atau menciptakan bangsa yang sehat, cerdas, trampil mau tidak mau harus memerangi praktek KKN yang mengakar kuat di bumi pertiwi ini.
best regard --rpg--