payday loans
   
Indonesia Kekurangan Banyak Dokter PDF Print E-mail
Written by admin   

Friday, July 1, 2011 2:07 AM "Billy N." <billy@mediator.web.id>

halo rekan-rekan
Apa rasio jumlah dokter & penduduk pasti berkorelasi dengan ketersediaan pelayanan kesehatan? Negara-negara yang rasio dokter & penduduknya di bawah 1:1000 saja masih buruk kualitas pelayanan kesehatannya.
Jangan dilupakan mau berapa gaji dokternya kalau rasionya seperti negara-negara maju? Sementara sekarang dengan rasio yang tinggi saja masih banyak dokter digaji nggak layak, terutama oleh pemerintah.
Sudah digaji rendah pun yang mampu dipekerjakan pemerintah hanya sedikit, ini yang membuat dokter jadi 'kambing hitam' pelayanan pengobatan di puskesmas nggak beres karena pasien banyak, dokter sedikit. Betul juga kata artikel ini, kenapa nggak dibahas soal mahalnya pendidikan dokter? Juga soal kualitas FK & lulusannya?

http://metrotvnews.com/metromain/news/2011/06/15/54767/Indonesia-Kekurangan-Banyak-Dokter

Indonesia Kekurangan Banyak Dokter

Indonesia masih kekurangan banyak tenaga dokter, dari minimal 70 ribu orang yang dibutuhkan, baru tersedia 40 ribu orang dokter saja.
"Saat ini dokter di Indonesia hanya ada 40 ribu orang, seharusnya dari pemantauan dan penelitian kami minimalnya dokter di Indonesia harus ada 70 ribu orang," kata Ribka TJiptaning, Ketua Komisi IX DPR RI, komisi yang membidangi kesehatan. Dengan jumlah yang ada sekarang, perbandingan antara populasi dengan jumlah dokter di Indonesia 1:3.400, yang artinya satu orang dokter menangani 3.400 penduduk.
Dalam kondisi itu, menurut Tjiptaning, bagaimana pelayanan kesehatan masyarakat bisa terjamin? Akibatnya banyak masyarakat khususnya masyarakat kecil tidak bisa mendapatkan pelayanan dokter.
Di sisi lain, sekitar 15 ribu calon dokter di Indonesia tidak bisa praktik karena terkendala masalah ujian kompetensi dokter Indonesia (UKDI). Banyak lulusan fakultas kedokteran dari berbagai universitas tidak bisa bekerja atau praktik lantaran tidak memiliki sertifikat UKDI.
"Ini yang menjadi masalah, sangat disayangkan mereka yang sudah menimba ilmu untuk menjadi dokter terhalang oleh UKDI, jadi banyak diantara mereka yang tidak bisa bekerja sebelum lulus UKDI," katanya.
Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Kuba, perbandingan antara dokter dan masyarakat tidak terlalu jauh sehingga seluruh masyarakat bisa terlayani oleh dokter.
Seharusnya pemerintah tidak mempersulit izin dokter karena dipastikan mereka yang lulus itu minimalnya sudah bisa mendiagnosa penyakit.
"Masa calon dokter yang baru lulus kuliah tidak bisa mengimfus atau memeriksa pasien, mereka akan terbiasa jika sering praktik, bukan mengurusi masalah UKDI saja agar bisa praktik," papar Ribka.
Di Pulau Jawa saja hanya 40 persen Puskesmas yang sudah memiliki dokter, bagaimana di luar Pulau Jawa dipastikan jumlahnya akan lebih rendah. Ribka menjelaskan, dengan minimnya jumlah dokter bisa menyebabkan sebagian dokter pragmatis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena dengan membludaknya jumlah pasien dokter akan memilih pasien yang berduit saja karena terlalu jenuh. "Rata-rata saat ini hanya 1-2 dokter saja yang bertugas di satu Puskesmas," tambah Ribka.
Politisi PDI Perjuangan ini menandaskan, pihaknya juga akan terus membenahi masalah kesehatan di Indonesia mulai dari pelayanan sampai fasilitas kesehatan. Namun Tjiptaning tidak menyoroti mengenai mahalnya biaya pendidikan, khususnya di bidang kedokteran, yang mungkin juga menjadi kendala dalam pengadaan tenaga dokter trampil di Indonesia.

Friday, July 1, 2011 3:54 AM "sarmedi.purba@yahoo.de" <sarmedi.purba@yahoo.de>

Salah satu faktor perbaikan pelkes tentulah jumlah dokter. Ada fasilitas juga tdk berguna kalau dokter tidak ada. Baru minggu yl saya meninjau RSUD Kab Samosir di Pangururan (Sumut) yang baru siap berbiaya Rp28m, tetapi kurang berguna karena baru 1 dr spesialis (Obgin), itupun untuk 3 bulan.
Hendaknya programnya komprehensif, tenaga medis, sarana RS dan Puskesmas dan sistem pembiayaan semisal askes universal seperti yang diatur UU SJSN. Jadi sistem itu menjamin pembiayaan. Hitungan kasar kami untuk Kab Samiosir, dr spesialis bisa digaji RS Rp40jt sebulan dari hasil kerjanya sendiri tanpa membebani APBD. Saya yakin sistem ini bisa diterapkan di mana saja, asal ada kemauan Pemda setempat dengan dukungan pemerintah pusat, misalnya untuk rekrutmen tenaga spesialis.
Karena urusan RSUD ini adalah wewenang daerah, baiknya Kementerian Kesehatan membatasi diri untuk urusan regulasi dan fasilitasi dan menahan diri untuk mencampuri. Inilah yang kurang terjadi sampai sekarang sehingga pembangunan kesehatan sering berantakan, seperti di kota Pematangsiantar (Sumut), yang gedung berbiaya Rp28m diterlantarkan Pemda setempat dan tidak dimanfaatkan.

Friday, July 1, 2011 3:54 AM kmjp47@indosat.net.id" <kmjp47@indosat.net.id>

Indonesia kekurangan dokter adalah jargon lama sejak jaman Bung karno dulu. Dilihat dari rasio dengan penduduk memang kurang dibanding negara lain tetapi dilihat dari kemampuan masyarakat menyerap tenaga dokter, mungkin sudah kelebihan.

Friday, July 1, 2011 4:26 AM "Billy N." <billy@mediator.web.id

halo rekan-rekan
Kurang atau berlebihnya tenaga kesehatan (termasuk dokter) itu pastinya nggak bisa hanya dinilai dari segi matematis, entah itu untuk layanan primer sampai spesialis. Kalau semua dinilai harus sesuai standar negara maju, maka bisa menimbulkan masalah. Kalau tenaga kesehatan tetap dibayar sesuai standar, maka memberatkan masyarakat atau negara. Tapi kalau dibayar sesuai kemampuan pasar, maka tenaga kesehatannya yang jadi susah.
Masyarakat akan menyerap berapapun tenaga kesehatan yang ada, tapi kalau dengan sistem sekarang, maka pendapatan tenaga kesehatan akan terus turun & akan ada persaingan sampai yang tingkatnya nggak sehat secara intern. Itu sebabnya penting ada cetak biru pembangunan kesehatan kita mau diarahkan ke mana.
Sekarang luar biasa nggak terkendalinya pembukaan sekolah tenaga kesehatan dengan kualitas yang tanda tanya besar. Jumlah tenaga kesehatan berlimpah, kualitasnya dipertanyakan. Semua dirugikan, masyarakat rugi, juga profesi tenaga kesehatan. Maka berobat ke LN atau pengobatan alternatif jadi pilihan masyarakat.
Soal spesialisasi dokter pun menurut saya masalah besar. Sekarang penerimaan digenjot, tapi fasilitas pendukung nggak ditambah, dari dosen sampai RS tempat melatihnya. Nggak heran kualitas lulusannya turun terus. Belum lagi lulusannya nggak mungkin digaji murah. Mengapa nggak coba menambah kompetensi dokter umum? Lebih murah, mudah, & sesuai kebutuhan.

Friday, July 1, 2011 5:41 AM "kmjp47@indosat.net.id" <kmjp47@indosat.net.id>

Maksud saya dengan amenyerap itu bukan sebatas bayar membayar tetapi lebih pada memanfaatkan. Pendekatan konsep "menyerap" diidentikkan dengan "mambayar" (meskipun itu juga kompnen penting) adalah justru pola pikir yang dianut oleh pemerintah atau birokrasi.

Friday, July 1, 2011 6:48 AM "Billy N." <billy@mediator.web.id>

halo dr.KM & rekan-rekan
Itu maksud saya. Sebanyak apapun tenaga kesehatan, pasti dimanfaatkan rakyat, tapi ya apa mereka sanggup bayar dengan harga pantas ke tenaga kesehatan tersebut sehingga tenaga kesehatannya bisa hidup dengan layak?
Dari pengamatan saya, justru orang yang ekonominya menengah ke bawah lebih bermasalah secara kesehatan & lebih butuh tenaga kesehatan, baik karena akses terhadap layanan kesehatan lebih buruk, pengetahuan/pendidikan kurang, juga fasilitas hidup yang buruk & membuat kesehatannya lebih buruk. Tenaga kesehatan harus mengobati, memberi penyuluhan, sampai harus perbaiki kondisi hidup mereka. Ini lebih butuh banyak waktu dibanding orang-orang golongan menengah ke atas yang mungkin cukup dibereskan saja penyakitnya & bisa cari informasi sendiri.

Friday, July 1, 2011 11:05 AM kmjp47@indosat.net.id" <kmjp47@indosat.net.id

Bung Billy,
Jika pemerintah memunyai konsep peningkatan kesehatan rakyat yang benar, pelaksanaannya juga terpadu, rakyat akan dapat hidup sehat tanpa menggantungkan kehadiran tenaga kesehatan. Pendidikan kesehatan, penyuluhan, program peningkatan kesehatan, pendidikan PHBS, tidak harus dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun sektor kesehatan saja.
Bro Harlem Grundtland sewaktu menjadi Dirjen WHO mengatakan'"Saya akan meyakinkan semua pemerintah agar melihat kesehatan tidak hanya sebagai tugas sektor (kementerian) kesehatan saja".
Begitulah, sektor pekerjaan umum membuat program penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi lingkungan. Sekitor perumahan rakyat menjamin bahwa perumahan rakyat yang dibangun (oleh siapapun juga) memungkinkan rakyat hidup sehat. Sektor pendidikan (dan menteri kominfo d/h penerangan), juga menteri agama, melakukan penyuluhan PHBS dan pendidikan hidup sehat bagi anak-anak sekolah dan masyarakat umum. Menteri perhubungan memperbaiki sarana transportasi dan komunikasi sehingga memudahkan rakyat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan, dan sebagainya. Kepolisian akan menindak orang yang melanggar ketentuan tentang kesehatan, seperti polisi Singapura yang mendenda orang merokok di tempat umum, mendenda pembuang sampah sembarangan, mendenda pemilik rumah yang terbukti menjadi sarang nyamuk DBD, dsb.
Sektor kesehatan melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan terhadap berbagai penyakit, menurunkan angka "preventable death", dan mengobati ketika rakyat jatuh sakit.

Friday, July 1, 2011 12:21 PM "Billy N." <billy@mediator.web.id>

halo dr.KM & rekan-rekan
Ya, itu maunya kita semua, kesehatan itu jadi urusan semua pihak karena memang semua pihak butuh sehat. Contoh yang sudah saya tulis beberapa hari lalu adalah pengiriman tenaga kesehatan ke daerah itu nggak mungkin tanpa pembangunan di bidang lain. Tapi kenyataannya pemerintah kita kan sektoral. Dari segi masyarakatnya, biarpun pendidikan tinggi tapi soal kesehatan pengetahuan mereka banyak yang sangat minim, bahkan salah.

Friday, July 1, 2011 3:52 PM "Sarmedi yahoo" <sarmedi.purba@yahoo.de>

Salah satu faktor perbaikan pelkes tentulah jumlah dokter. Ada fasilitas juga tdk berguna kalau dokter tidak ada. Baru minggu yl saya meninjau RSUD Kab Samosir di Pangururan (Sumut) yang baru siap berbiaya Rp28m, tetapi kurang berguna karena baru 1 dr spesialis (Obgin), itupun untuk 3 bulan.
Hendaknya programnya komprehensif, tenaga medis, sarana RS dan Puskesmas dan sistem pembiayaan semisal askes universal seperti yang diatur UU SJSN. Jadi sistem itu menjamin pembiayaan. Hitungan kasar kami untuk Kab Samiosir, dr spesialis bisa digaji RS Rp40jt sebulan dari hasil kerjanya sendiri tanpa membebani APBD. Saya yakin sistem ini bisa diterapkan di mana saja, asal ada kemauan Pemda setempat dengan dukungan pemerintah pusat, misalnya untuk rekrutmen tenaga spesialis.
Karena urusan RSUD ini adalah wewenang daerah, baiknya Kementerian Kesehatan membatasi diri untuk urusan regulasi dan fasilitasi dan menahan diri untuk mencampuri. Inilah yang kurang terjadi sampai sekarang sehingga pembangunan kesehatan sering berantakan, seperti di kota Penmatangsiantar (Sumut), yang gedung berbiaya Rp28m diterlantarkan Pemda setempat dan tidak dimanfaatkan.

Friday, July 1, 2011 5:06 PM "Teguh Setiawan" <teguhsetiawan7618@yahoo.com>

saya mau tanya: apakah kekurangan dokter & sistem pembayaran "jasa"/gaji dokter yg dipandang "masih minim" ini ada hubungannya/menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan nila tarif jasa layanan dokter berdasarkan kelas perawatan di rumah sakit ya? kita tentu sdh sangat paham bahwa jasa dokter di rumah sakit dihargai berdasarkan kelas rawatnya..sbg contoh, jasa dokter di kelas 1 pasti lebih mahal dibanding jasa dokter di kelas 2 dsb termasuk tindakan medisnya. Adakah alasan logis yg dpt diterima mengapa perbedaan nilai jasa dokter itu dilakukan berdasarkan kelas rawat? lalu, kalau begitu apa bedanya dokter dengan pedagang? apakah senyum seorang dokter di kelas 1 akan berbeda dengan senyum seorang dokter di kelas 2 bahkan VIP??? apakah bisa juga kita katakan bahwa kualitas pelayanan seorang dokter ditentukan berdasarkan dimana ia merawat pasiennya?? lalu bila benar, dimana letak ke-profesionalan seorang dokter?? ini tentu juga menjadi hal yang patut kita renungkan bersama...apakah sistem kesehatan yang saat ini berjalan sudah tepat??
 

Add comment


RocketTheme Joomla Templates