payday loans
   
29 Maret 2012_Sambut UU BPJS Kimia Farma Bangun 400 Klinik PDF Print E-mail
Written by admin   

Thu Mar 29, 2012 12:12 am "Billy N." <billy@mediator.web.id>   

http://www.pelitaonline.com/read-cetak/12979/sambut-uu-bpjs-kimia-farma-bangun-4\00-klinik/

Sambut UU BPJS, Kimia Farma Bangun 400 Klinik

Menyambut UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan yang direncanakan mu-lai 2014 PT Kimia Farma menginvestasikan sekitar Rp150 miliar untuk pengembangan apotek/klinik terpadu di seluruh Indonesia sebanyak 400 unit.
Direktur Utama PT Kimia Farma M Syamsul Arifin mengatakan, pihaknya perlu melakukan langkah konkret untuk menyambut implementasi UU BPJS tahun 2014. “Program yang siap direalisasikan adalah menargetkan sedikitnya membangun 400 unit klinik terpadu se-Indonesia,” paparnya.
Ia menjelaskan program yang dinamakan one stop health care solution itu merupakan semangat untuk sehat bagi masyarakat, dengan konsep memberi layanan yang diprioritaskan bagi orang miskin, yang mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah melalui BPJS. “Kami menargetkan tahun ini membangun sekitar 400 klinik terpadu atau istilah kami one stop health care solution,” katanya, kepada wartawan, Sabtu (8/1), di Cilegon.
Menurutnya, keberadaan klinik di seluruh kota/kabupaten se-Indonesia yang dibangun PT Kimia Farma, menjadi satu-satunya klinik yang siap melayani masyarakat pengguna khusus jaminan kesehatan dari pemerintah dengan sistem layanan baru di apotek Kimia Farma diharapkan akan memberikan layanan kesehatan yang lebih konprehensif kepada masyarakat, karena dengan sistem klinik terpadu atau lay-anan satu atap kesehatan tersebut, semua masalah kesehatan masyarakat bisa dilayani di apotek tersebut.
“Masyarakat datang di apotek ini semua masalah kesehatan bisa dilayani dengan lebih baik dan harga obat yang tidak mahal. Karena semua layanan kesehatan dan dokternya ada, kecuali rawat inap,” kata M Syamsul Arifin usai peresmian Apotek Kimia Farma ‘one stop health care solutin’ di Kota Cilegon.
Ia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengembangkan sekitar 400 apotek sejenis di seluruh Indonesia dan jangka panjang akan dikembangkan sekitar 1.000 klinik terpadu serupa di seluruh Indonesia.
“Pertama kalinya dibangun di Kota Cilegon untuk menjadi percontohan di daerah lainnya,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama antar PT. Telekomuniasi Indonesia dengan Kimia Farma dalam pelayanan ‘member card’ serta dengan Primer Koperasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam rangka mendirikan jaringan layanan klinik pratama di seluruh Apotek Kimia Farma. Ketua Primer Koperasi IDI Dr. Kadarsyah mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Kim-ia Farma dalam upaya menyediakan SDM atau dokter yang berkualitas yang siap ditempatkan di klinik Kimia Farma, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama 24 jam.
Menurutnya, primkop-IDI sebagai Badan Khusus Ikatan Dokter Indonesia bekerjasama dengan Kimia Farma Apotek, bermaksud mendirikan jaringan layanan klinik pratama sesuai Permenkes No 28/2011 dengan lokasi di seluruh Apotek Kimia Farma yang berjumlah 400 di 30 kota di Indonesia.

Thu Mar 29, 2012 2:52 am Sarmedi Purba <sarmedi.purba@yahoo.de>

Kimia Farma memang sudah lama menyelenggarakan praktek dokter di Apotik Kimia Farma. Sekarang Klinik Kimia Farma dibuka, apakah juga di dalam ruangan apotik Kimia Farma setempat seperti selama ini.
Jadi ini adalah apotik yang berpraktek. Mirip dengan dokter yang dispensing, pelayanan satu atap tetapi ilegal.
Yang terusik dalam hati saya hanya, apakah sistem pelayanan kesehatan dalam konteks SJSN ini sudah disesuaikan dengan konsep BPJS yang sampai sekarang belum diumumkan?
Kalau membaca berita di internet memang lengkaplah kerancuan sistem kita. Kemenkes dalam situsnya tetap mempertahankan Jamkesmas (lihat postingan saya kemarin) dengan pendanaan sendiri (anggaran dana sosial Kemenkes) dan baru dalam jangka panjang gabung dengan SJSN, Kimia Farma mau buat klinik terpadu dengan dokter praktek di apotiknya, sedang kita di kalangan dokter pernah mengajukan konsep dengan sistem rujukan dengan melalui dokter keluarga, family physician, hausarzt.
Btw dokter dilarang membuka usaha apotik, demi prinsip checks and balances. Apakah apotik atau apoteker tidak dilarang membuka klinik atau menyelenggarakan praktek dokter seperti yang terjadi sekarang?
Kapan kita mulai berpikir logis, sitematis dan menyeluruh dalam bidang hukum, kesehatan dan pemerintahan?

Thu Mar 29, 2012 3:27 am  "Hasbullah Thabrany" <hasbullah.thabrany@yahoo.com>

Pak Purba, sy mengikuti berbagai rapat persiapan. Kemarin juga dimuat di Media Indonesia. Jamkesmas akan diserahkan ke BPJS lebih awal, tahun depan. Itu rencana Kemenkes.
Sedang diperjuangkan penggunaan gate keeper dr umum. Konsep yg sy sdg perjuangkan adalah menggunakan gate keeper swasta, dokter atau klinik, untuk yg bayar iuran. Sedangkan ex Jamkesmas dan ex Jamkesda yg iurannya dibayari pemerintah menggunakan gate keeper puskesmas.
Mohon dukungan.

Thu Mar 29, 2012 6:46 pm Kartono Mohamad <mohnuh2002@yahoo.com>
Maaf saya kurang sependapat dengan Prof Hasbullah. Dalam prinsip universal coverage seharusnya tidak ada perbedaan lagi dalam pelayanan baik yang dibayari pemerintah (Jamkesmas) maupun yang bayar iuran. Para provider tidak perlu (tidak boleh) tahu siapa yang membayari iurannya, apakah pribadi, majikan, atau pemerintah. Yang tahu hanya BPJS yang mengelola uangnya. Alasan apakah yang menyebabkan timbulnya gagasan bahwa ada pembedaan gate keeper? Karena perbedaan tarif (fee)? Mengapa pula dibedakan tarif untuk penerima jamkesmas dengan pembayar iuran?

Thu Mar 29, 2012 11:50 pm  bread_jackson@yahoo.com

Setuju pak KM......
Cuma berganti sistem aja tapi aturan tetap saja sama....azas pancasila tapi produk liberal...Akhirnya dokter tetap akan jadi pihak yg paling sengsara..

Fri Mar 30, 2012 2:38 am  sarmedi.purba@yahoo.de

Saya juga sependapat dengan pak KM. Malah tidak boleh ada diskriminasi peserta SJSN, semuanya dilayani oleh rumah sakit, klinik, dokter keluarga baik milik pemerintah atau swasta. Persyaratan privider harus ditetapkan BPJS, misalnya kelas tiga, tarif yang reasonable (bukan subsidi seperti sekarang), dst.

Fri Mar 30, 2012 5:52 am "Billy N." <billy@mediator.web.id>

Diskriminasi dalam SJSN?
halo rekan-rekan,
Secara standar kualitas pelayanan harus disamakan. Tetapi tetap demi keadilan maka yang premi/iuran-nya ditanggung negara, yaitu yang 'miskin' harus dibedakan dari segi fasilitas tertentu, yaitu mereka nggak bisa 'naik kelas' pelayanan.
Kalau bisa 'naik kelas' kenapa harus dibayari iurannya oleh pemerintah? Berarti mereka mampu dong?
Jangan sampai ketika pertama kali askeskin, saya sering lihat ada pengguna kartu tersebut marah-marah karena merasa nggak nyaman di kelas 3 lalu ingin bayar tambahan untuk naik kelas seperti pengguna askes sosial. Mereka juga memakai gelang emas & HP, sesuatu yang nggak lazim kalau mereka katanya 'miskin'.
'Naik kelas' ini juga menjadi hal yang bisa dijual untuk berbagai perusahaan asuransi kesehatan swasta maupun BUMN sehingga mereka tetap 'hidup'.
 

Comments  

 
# keadilan mendapatkan pelayanan kesehatan bgi seluruh masyarakat indonesianovita sari 2012-05-12 03:14
prinsip dasar dari pelayanan kesehatan adalah keadilan dan pemerataan kesehatan.itu di jamin oleh konvensi internasional ttg health maupun di uud 1945 pasal 28 atau pun di uu kesehatan sendiri. fungsi dari pemerintah adalah mewujudkan dalam setiap kebijakan yg menyangkut hak hak dasar rakyat.kETIKA UNIVERSAL COVERANGE DI LAKSANAKAN MAKA FUNGSI TSBT AKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA SELURUH PELAYANAN KESEHATAN YANG ADA BAIK SWASTA MAUPUN PEMERINTAH. dgn di berlakukannya sjsn otomatis pelayanan kesehatan di bidang promotif dan preventif yg di laksanakn regulasinya oleh pemerintah akan mendapatkan porsi yg sama dengan pelayanan kesehatan di bidang kuratif
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# keadilan mendapatkan pelayanan kesehatan bgi seluruh masyarakat indonesianovita sari 2012-05-12 03:21
dengan di berlakukannya coverange universal maka penataan sistim pelayanan kesehatan di indonesia akn menjadi lebih terstrukture. harus di ingat pemerintah harus memainkan peranan pada tahapan regulasi dan mulai menyerahkan pelaksanaan sistim kuratif pada swasta tapi ttp d koordinasi dlm bentuk sistim sjsn. INDONESIA HRS LBH MEMAINKAN PERANANNYA MENINGKATAKN STANDAR PELAYANAN KESEHATANNYA SEJAJAR DAN SAMA DGN NEGARA NEGARA ASEAN UTK PENCAPAIAN TUJUAN MDGS SCR BERSAMA. Prinsip dasar yg harus di anut adalah keadilan, kesetaraan, tanngung jawab, kepedulian dan kualitas
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# RE: 29 Maret 2012_Sambut UU BPJS Kimia Farma Bangun 400 KlinikEddi Junaidi 2012-10-23 16:53
menurut saya cara berfikir yang membedakan masyarakat itu tidak baik dalam memperjuangkan aturan akibatnya akan terbelah-belah sebaiknya kita ikuti sumpah dokter tidak ada perbedaan dalam memberikan pelayanan baik ras, suku agama apalagi kaya dan miskin, menurut saya ini miris sekali cara berfikir kita, kalaulah masyarakat banyak tahu cara berfikir kita ini betapa malunya kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan. kami dari asosiasi klinik indonesia tidak akan membedakan sistim pelayanan dan hal ini ketat dalam pengawasan kami.
Justru kalau mau mengurangi anggaran pemerintah maka puskesmas itu menjadi pelayanan UKM bukan Diarahkan Ke UKP ini akan menurunkan anggaran belanja kesehatan.
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment


RocketTheme Joomla Templates